Lintasharian.com, Baturaja – Dukungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terhadap rencana pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kian konkret. Tak sekadar wacana, Pemkab OKU telah menyiapkan sejumlah alternatif lahan strategis untuk dihibahkan sebagai lokasi pembangunan kantor.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., saat menerima audiensi jajaran BPOM di Rumah Dinas Bupati OKU, Rabu (22/4/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Jayadi, S.I.K., M., Kepala Biro Umum BPOM Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes., serta Kepala BPOM Palembang Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc., beserta jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Jayadi turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya ayahanda Bupati OKU, almarhum Suprijadi Jazid.
Bupati Teddy menyambut positif rencana pembentukan UPT BPOM di Kabupaten OKU. Menurutnya, posisi geografis OKU yang berada di jalur tengah Sumatera Selatan menjadi nilai strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan BPOM ke wilayah sekitar.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa opsi lokasi yang dinilai sesuai dengan kriteria, di antaranya kawasan di belakang Kompleks Perkantoran Pemda serta area yang berdekatan dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
“Pemkab OKU siap memberikan dukungan maksimal. Kami berharap rencana ini dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Teddy.
Ia menegaskan, kehadiran kantor UPT BPOM nantinya tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor pangan.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Jayadi menjelaskan bahwa saat ini BPOM di Sumatera Selatan baru memiliki dua UPT, yakni di Palembang dan Lubuk Linggau, yang masih melayani 17 kabupaten/kota.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi dasar penting bagi BPOM untuk menambah unit layanan baru di wilayah OKU guna meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya UPT di OKU, diharapkan dapat menjangkau setidaknya tiga wilayah, yakni OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan,” jelasnya.
Selain memperluas pengawasan, kehadiran BPOM di daerah juga diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM serta SPPG, terutama di bidang pangan, agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu.
Namun demikian, Jayadi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya terkait penyediaan lahan dan fasilitas awal. Untuk itu, BPOM berharap hibah lahan dari Pemkab OKU dapat segera direalisasikan agar proses pembangunan kantor UPT BPOM di OKU dapat berjalan lancar dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)